.:: FORUM BETAWI REMPUG ::.

18.27

Nama FBR dan FPI di Catut

Dalam rangka agar tabligh akbar peduli Suriah tidak terlaksana, maka sekelompok orang nekat mencatut nama FPI dan FBR, sehingga mereka bertindak anarkis agar acara tersebut batal !!!

Bermula Sabtu kemarin (8/6/2013) di Tangerang, Banten, sekelompok massa mengatasnamakan FBR (Forum Betawi Rempug) dan FPI (Front Pembela Islam) dengan sekitar 20-an motor serta dua buah mobil melakukan aksi anarkis di lokasi acara tabligh Akbar peduli Suriah.

Massa dengan beringas mencopot seluruh baliho, banner dan pamflet acara. Tak hanya itu, massa juga melaporkan pihak panitia ke polres setempat dengan alasan acara belum mendapat izin.

Terkait ada sekelompok massa yang mengatasnamakan FPI yang berusaha menggagalkan acara tabligh akbar, pihak panita melakukan konfirmasi dengan menanyakan langsung ke FPI Pusat.

Pihak panitia mengaku tidak berapa lama mereka mengirim SMS untuk mengklarifikasi ke FPI Pusat. Kemudian panitia ditelepon langsung oleh utusan dari Habib Riziq dan mengonfirmasikan bahwa tidak ada arahan pengerahan massa untuk membatalkan acara. Dan mereka tidak mengenal sosok bernama Habib Jafar di FPI Tangerang yang dicatut oleh massa yang mengklaim dari FPI tersebut.

Pihak FPI Pusat menduga ada intelijen yang bermain dalam masalah ini, karena menurut mereka FPI Tangerang sedang ada masalah dengan Polresta setempat. Mereka (FPI Pusat) juga menegaskan sikap mereka terhadap Syiah.

Selain adanya klarifikasi dari pihak FPI, pihak panitia juga mendapat konfirmasi dari FBR pusat yang menyatakan bahwa tidak ada kebijakan organisasi mereka seperti itu, yaitu berusaha membatalkan acara tabligh Akbar peduli Suriah. “Kita akan ricek ke korwil Tangerang kota soal masalah ini,” demikian isi SMS yang diterima pihak panitia.

Acara tabligh akbar peduli Suriah di Tangerang merupakan rangkaian Road Show Banten Peduli Suriah. Acara ini merupakan bentuk sosialisasi penderitaan kaum Muslimin yang ada di Suriah akibat kekejaman rezim Syiah Nushairiyah pimpinan Presiden Basyar Asad.

Sumber : http://salam-online.com

Tanggal 9 Juni 2013

03.12

Pakaian Betawi Jadi Baju Dinas

Sebagai bentuk perhatian kepada warga Betawi di Jakarta.

Untuk menjadikan budaya Betawi sebagai tuan rumah budaya nusantara di Kota Jakarta, Pemprov DKI akan menggelar Karnaval Ondel-Ondel megah pada Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta ke 486.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi menegaskan kota Jakarta sebagai pusat kebudayaan nusantara harus menjadikan budaya Betawi sebagai tuan rumah.

Karena itu, pada tanggal 22 Juni 2013 mendatang, HUT Kota Jakarta, Pemprov DKI akan menggelar karnaval khas Betawi.

"Untuk menyambut HUT DKI Jakarta 486 mendatang saja, saya sudah punya rencana besar, yakni membuat karnaval budaya terbesar dengan memfokuskan pada Ondel-ondel. Saya mau angkat satu poin saja, yakni ondel-ondel yang akan kita besarkan. Jangan sampai Jakarta kalah dengan Singapura, Sydney, atau Malaysia," kata Jokowi saat Silaturahmi Gubernur dengan Pengurus RT, RW, LMK, Dewan Kota Kabupaten dan PKK serta Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2012 di Istora Senayan, Minggu (2/12).

Dengan begitu, budaya ondel-ondel yang merupakan budaya dan seni tari dari Betawi tidak hanya dikenal oleh warga Jakarta dan rakyat Indonesia, tetapi juga dapat dikenal oleh wisatawan mancanegara. Budaya ondel-ondel dapat mendunia dan dikenal oleh seluruh bangsa di dunia.

Selain menggelar karnaval ondel-ondel terbesar di Indonesia, Jokowi juga akan mengeluarkan kebijakan mengganti seragam PNS dengan pakaian khas Betawi.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk perhatiannya kepada warga Betawi di Jakarta. Direncanakan pakaian khas Betawi tersebut akan dikenakan setiap Rabu mulai tahun depan.

Untuk memulai kebijakan tersebut, pihaknya sedang melakukan kajian sehingga penerapannya dapat berjalan baik kedepan dan menangkat harkat martabat warga Betawi.

Sumber : http://www.beritasatu.com

19.55

FBR Diberi Peluang Kerja di Jepang

Provinsi DKI Jakarta yang dulunya bernama Batavia atau lebih dikenal dengan Betawi, berdiri sejak 22 Juni tahun 1527. Betawi merupakan dataran luas yang berbatasan dengan provinsi Banten dan Jawa Barat dengan luas wilayah 650 kilometer persegi dan berada 50 meter di atas permukaan laut, dimana lebih dari 200 juta penduduk Jakarta.

Tentu tidak mudah bagi gubernur dalam mengelola manajemen Pemerintahan Daerah yang akuntabel, sehat dan maju tanpa adanya peran serta dari semua unsur masyarakat yang terlibat.

Sebagai satu-satunya ormas terbesar dari 159 ormas yang ada di Jakarta yakni FBR (Forum Betawi Rempug) mempunyai lebih dari satu juta anggota yang tersebar di Jabodetabek.

Hal ini tak lepas dari tujuan visi dan misi yang telah digariskan dalam AD/ART, melalui pengelolaan manajemen organisasi yang professional dan agamis diantaranya turut membantu dalam memajukan kota Jakarta.

Baru-baru ini bersamaan dengan kegiatan pelantikan anggota baru (Baiat), yang dilakukan oleh pimpinan tertinggi FBR KH Lutfi Hakim di damping Ustad Fatjri, H Yasir, H dadang, Bang Bram dan Bang Deden bertempat di kantor DPP FBR Penggilingan Jakarta Timur, dimana lebih dari 500 anggota baru dan 200 pengurus gardu se–DKI Jakarta dan Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI yang juga anggota FBR HR Deded Iskandar SH MH menghadiri pelantikan anggota baru FBR, Jum’at (4/11).

Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI mengatakan, memberi peluang kerja berupa 400 tenaga kerja kepada seluruh anggota FBR yang berkeinginan bekerja di negara Jepang, yang tentunya dengan persyaratan dan ketentuan seperti usia antara 19 hingga 26 tahun, sehat jasmani maupun tidak berkacamata. ”Kami akan memberikan bimbingan dan pelatihan,” jelas Deded.

Sumber : http://www.lensaindonesia.com/

23.35

FBR Siap Ikuti UU Bantuan Hukum

Lembaga-lembaga bantuan hukum yang berada di bawah organisasi kemasyarakatan (ormas) harus tunduk dan patuh terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum di bawah ormas termasuk kategori pemberi bantuan hukum. Karena itu, mereka juga akan menghadapi proses verifikasi dan akreditasi yang akan dilakukan panitia bentukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan UU No 8 Tahun 1985, organisasi kemasyarakatan merupakan wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggota dan wadah pembinaan dan pengembangan anggota dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi. Pembinaan terhadap ormas dilakukan oleh Pemerintah.

Akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Zairin Harahap, berpendapat lembaga bantuan hukum pada ormas, baik yang independen maupun yang menjadi bagian struktur organisasi, perlu diverifikasi dan diakreditasi. Apalagi saat ini cukup banyak ormas yang memiliki lembaga bantuan hukum dengan berbagai nama.

Muhammadiyah dan NU, dua organisasi masyarakat yang punya anggota jutaan, punya lembaga sejenis. Demikian pula ormas lain semisal Komite Nasional Pemuda Indonesia, Forum Betawi Rempug (FBR) dan Kosgoro. Mau tidak mau, mereka harus siap menyambut pemberlakuan konsep verifikasi dan akreditasi.

Kesiapan lembaga bantuan hukum ormas disampaikan Amsori, Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum FBR. “Kami bersedia melaksanakan undang-undang ini,” kata pria pemegang gelar magister hukum tersebut kepada hukumonline.

Berdiri sejak 2003 LBH FBR merupakan badan otonom. Anggotanya punya izin praktik sebagai advokat. Di Jakarta, tercatat 50 advokat yang siap membantu LBH FBR. Ketua FBR hanya menjalankan fungsi pengawasan. “Kami juga sudah berbadan hukum,” tegas Amsori.

Badan hukum! Itulah syarat penting yang harus dipenuhi lembaga bantuan hukum ormas jika ingin diakui sebagai Pemberi Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 8 UU Bantuan Hukum, syarat lain yang harus dipenuhi adalah memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. Terhadap syarat ini, FBR bersedia disurvei bahkan diaudit. “Jika mau mengadakan audit, verifikasi, atau survei lokasi, kami bersedia,” tandas Amsori.

Selama ini LBH FBR lebih banyak menangani kasus pidana, terutama kasus bentrokan yang melibatkan anggota FBR. Pada dasarnya pemberian bantuan hukum bersifat free, biaya acapkali ditanggung si advokat. “Kami murni tidak minta dana dari yang lain,” kata Amsori. “Bantuan kami ikhlas membela orang yang menderita”.

Syarat lain yang diamanatkan UU Bantuan Hukum adalah memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum ormas harus memiliki pengurus yang jelas. Struktur organisasi lembaga bantuan hukum yang diinginkan UU Bantuan Hukum tak dijelaskan secara rinci. Syarat terakhir adalah terakreditasi berdasarkan mekanisme UU Bantuan Hukum. Mekanisme akreditasi masih menunggu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan kehadiran UU Bantuan Hukum, Indonesian Legal Resource Center (ILRC) berencana mempertemukan para pemangku kepentingan pada akhir November mendatang. Pemangku kepentingan yang akan dikumpulkan terutama lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada di kampus. Selama ini ILRC memang menaruh banyak perhatian pada klinik hukum dan lembaga konsultasi hukum di kampus.

Zairin Harahap pernah mengkritik upaya Pemerintah mempersulit langkah lembaga-lembaga bantuan hukum, terutama LBH kampus, mengadvokasi masyarakat. Verifikasi dan akreditasi dikhawatirkan menjadi alat bagi Pemerintah untuk mengendalikan dan mempersulit program-program bantuan hukum. Menurut Zairin, yang dibutuhkan saat ini adalah deregulasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

Sumber : http://pmg.hukumonline.com/

23.40

FBR Akan Sweeping Warga Malaysia

Organisasi masyarakat Forum Betawi Rempug (FBR) berjanji menggalang kekuatan dengan melakukan perekrutan para relawan untuk diterjunkan ke seluruh wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

FBR merekrut relawan melalui posko Bela Bangsa yang didirikan di wilayah Kuningan Jakarta selatan.

Selain itu, rencananya para relawan tersebut akan diberangkatkan ke seluruh wilayah Indonesia, guna melakukan aksi perlawanan terhadap malaysia dengan cara menswiping keberadaan mereka.

Menurut Arif Rahman Hakim Ketua Garda Muda FBR, saat ini relawan FBR yang telah resmi mendaftar dan siap berperang melawan Malaysia berjumlah 1.200 orang. “Mereka semua rata-rata merupakan anggota FBR dari seluruh wilayah jabodetabek,” kata Arif, Jumat (14/10/2011).

Arif mengatakan Posko pengumpul relawan yang didirikan FBR sengaja diberi nama posko relawan bela bangsa. “Tujuannya menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang telah lama terinjak-injak dan diremehkan oleh pihak Malaysia,” katanya.

Sumber : http://news.okezone.com/

23.08

Demo Kedubes Malaysia

Kericuhan mewarnai unjuk rasa massa Forum Betawi Rempug (FBR) di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Rabu (12/10). Bentrokan berawal akibat penolakan petugas kedutaan atas keinginan perwakilan FBR untuk menyerahkan surat keberatan kepada Duta Besar Malaysia. Tidak terima, sejumlah pengunjuk rasa berusaha mengibarkan bendera FBR di pagar Kedubes Malaysia. Bentrok antara massa dan polisi tidak terhindarkan.

Massa FBR bergerak mendatangi Kedubes Malaysia Rabu, pukul 13.00 untuk menyampaikan aksi protes terkait kabar pencaplokan daerah di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu daerah Tanjung Datu hilang 80.000 meter persegi pantai dan daerah Camar Bulan hilang 1.400 hektar, oleh pemerintah Malaysia.

"Kita tadinya datang baik-baik melakukan aksi damai dan kita pun diterima baik-baik, tetapi saat kami ingin menyerahkan surat keberatan langsung kepada dubes malah tidak diijinkan, akibatnya teman-teman jadi marah," ujar Fajri Husbin, juru bicara FBR di Jakarta.

Fajri mengatakan FBR hanya ingin mengingatkan pemerintah Malaysia untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia. Ia menambahkan bahwa dalam aksi tersebut setidaknya 2.000 anggota FBR dari seluruh wilayah Jakarta turut bergabung.

"Kita kan serumpun, katanya saudara, masa sudah berkali-kali berbuat seperti ini," ujarnya.

Fajri mengancam jika pemerintah Indonesia tidak cepat bertindak mencegah pencaplokan wilayah, maka ribuan anggota FBR siap diberangkatkan ke Malaysia untuk membela kedaulatan Indonesia.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menkopolhukan Dojo Suyanto membantah telah terjadi pencaplokan wilayah oleh Malaysia sebagaimana dilaporkan anggota komisi I DPR RI.

Fajri mengatakan pernyataan pemerintah tersebut sangat mengecewakan dan membuat cemas masyarakat.

Massa FBR berpakaian hitam-hitam berdemontrasi sepanjang siang sambil meneriakkan yel-yel anti Malaysia. Aksi demonstrasi tersebut mengakibatkan kemacetan yang cukup parah di ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

01.23

FBR Siap Dukung Sea Games

Komunitas Forum Betawi Rempug (FBR) siap mendukung dan memberi doa bagi suksesnya pelaksanaan SEA Games ke-26 di Jakarta. Demikian dikatakan Ketua Panitia Hari Jadi (Milad) ke-10 FBR, Fajri Husein kepada Menpora Andi Mallarangeng di Kantor Kemenpora, Rabu (27/7) siang. Fajri datang bersama Ketua Umum Bamus Betawi Mayjen (Purn) Nachrowi Ramli dan pemimpin Zikir dan Tahlil KH Lutfi Hakim

Milad ke-10 FBR berjudul Dzikir, Tahlil dan Rowahan (Dzitara) akbar yang akan digelar pada Sabtu (30/7) mendatang, diisi dengan Lomba Marawis antar Gardu FBR se-Jabodetabek. Diperkirakan 6000 hingga 10.000 orang anggota Marawis akan mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno sembari mengumandangkan lagu Shalawat Badar. "Dengan begitu, suksesnya SEA Games ke-26 di Indonesia sudah dimulai," kata Fajri.

Selain untuk SEA Games, kegiatan dengan tema Suksesnya SEA Games Menuju Indonesia Sehat dan Berprestasi ini juga dimeriahkan dengan sejumlah hadiah sepeda motor, kulkas, dan TV plasma serta doorprize 30 umroh.

Menpora menyambut baik kegiatan ini demi suksesnya SEA Games di Jakarta. Dia mengakui, gaung SEA Games yang akan diselenggarakan di Jakarta memang tidak ramai seperti di Palembang. Kondisi ini, kata Andi, tidak lain karena kota Jakarta sebagai ibukota negara kerap menggelar sejumlah even besar. Diharap usai Lebaran gaung SEA Games di Jakarta akan lebih besar lagi dari sekarang.

"Terimakasih atas kepedulian teman-teman Betawi untuk mendukung suksesnya SEA Games, apalagi di Jakarta ini akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games selain di Palembang. Saya sangat apresiasi terhadap kontingen FBR yang ikut menyukseskan SEA Games, menjadi tuan rumah yang baik di masyarakat," ujar Menpora.

Menpora juga memberikan gambaran sejumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Jakarta antaralain sepakbola, bola basket di Kelapa Gading, dayung di Situ Cipule, balap sepeda di Sukabumi. "Tentu saya sangat senang sekali dan mendukung apa saja yang perlu dibantu," ujar Menpora yang menugaskan Lalu Wildan untuk menghadiri Milad FBR, karena Menpora berhalangan hadir. (Sumber : www.kemenpora.go.id)

13.43

FBR Ancan Sweeping

Ketua Umum Forum Betawi Rempug Lutfi Hakim menyatakan, pihaknya akan menghargai kerja kepolisian dalam menjaga pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Namun, apabila polisi lamban dalam menindak pelaku hiburan malam yang membandel, FBR berjanji akan melakukan aksi sweeping.”Kami selama bulan Ramadan nanti akan menghargai aparat kepolisian, kecuali mereka bekerja lambat,” ujar Lutfi, Jumat (22/7/2011). Lutfi menambahkan, Forum Betawi Rempug (FBR) akan mengutamakan lapor ke polisi apabila menemukan beberapa tempat hiburan yang nakal dan masih beroperasi selama bulan Ramadhan.

“Pasti kami akan melapor ke polisi dengan tenggat waktu tertentu. Kalau ada anggota kami yang membandel sweeping, itu tandanya polisi lambat. Hukum tidak lagi bisa ditegakkan oleh polisi, maka masyarakatlah yang akan menghentikannya,” ucap Lutfi.

Ia mengatakan, aksi sweeping tidak akan dilakukan bila para pengusaha mematuhi keputusan gubernur untuk menutup sementara beberapa tempat hiburan malam dan panti pijat. “Tidak akan ada sweeping kalau pengusaha itu bener-benar menaati aturan gubernur,” ujarnya.

“Saya inginnya Jakarta aman. Orang yang ibadah enak, yang pengusaha juga sama-sama tenang,” ujar Lutfi Hakim (Sumber : indonews.org)

13.34

Digeruduk FBR, Greenpeace Keok

LSM asing Greenpeace akhirnya keok setelah markasnya digeruduk ormas Front Betawi Rempug (FBR), Kamis (14/7/2011).

Kepada kordinator lapangan FBR, Fajri Husein, perwakilan Greenpeace di Indonesia, Nur Hidayanti mengatakan, pihaknya bersedia mendaftarkan organisasinya ke Kesbangpol DKI Jakarta.

Padahal sebelumnya Greenpeace bersikukuh tetap menolak, bahkan berusaha mendikte pemerintah agar mencabut UU No 8 Tahun 1985 tentang Ormas dan mengganti dengan UU Perkumpulan. Greenpeace juga berdalih, tidak perlu mendaftar karena sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Menanggapi hal ini, anggota DPD DKI Jakarta Pardi mengecam keras sikap Greenpeace yang baru tunduk terhadap aturan hukum Indonesia setelah disatroni FBR. Pardi juga mewanti-wanti, sikap melunak Greenpeace mesti diwaspadai dan diawasi.

“Kenapa setelah didesak baru mau mendaftar. Ini tentu sikap yang mesti diawasi. Jangan-jangan mereka ini hanya menjaga citranya saja setelah boroknya pelan-pelan terbongkar,” tandas Pardi.

Senator yang juga tokoh Rumpun Masyarakat Betawi ini menambahkan, setiap ormas yang beroperasi di Jakarta wajib mendaftarkan organisasinya ke Kesbangpol DKI dan Kementerian Dalam Negeri. Mereka juga harus melaporkan kegiatannya setiap enam bulan sekali.

“Itu artinya, Greenpeace selama ini adalah organisasi ilegal. Pemerintah mestinya segera mengevaluasi. Termasuk apakah sudah memberikan laporan kegiatan setiap enam bulan sekali atau tidak. Ini perlu agar kehadiran mereka di sini jangan sampai mengganggu stabilitas nasional,” seru Pardi.

Melunaknya sikap Greenpeace terlihat setelah menerima perwakilan dari ratusan massa Forum Betawi Rempug (FBR) yang menggeruduk kantor perwakilan Greenpeace Indonesia di Kemang, Jakarta, Kamis (14/7/2011).

FBR mendesak agar LSM asal Belanda itu tunduk pada aturan hukum Indonesia. Jika tidak, FBR akan melakukan aksi sweeping terhadap seluruh aktivis Greenpeace.

FBR menilai, Greenpeace sering menjelek-jelekkan bahkan menyudutkan bangsa Indonesia di dunia internasional. Ulah kotor Greenpeace itu disertai dengan menunjukkan sebuah buku berjudul ‘Menguak Dusta-Dusta Greenpeace’ oleh Fajri Husein.

Dijelaskan Fajri, selama ini keberadaan Greenpeace di Jakarta ilegal karena belum mendapatkan izin dari Pemprov DKI Jakarta. Bukan itu saja, kehadiran Greenprece di Jakarta cukup meresahkan karena justru menginjak-injak martabat bangsa dengan menjelek-jelekkan bangsa Indonesia di dunia internasional.

“Untuk itu kita minta Greenpeace pulang kampung,” seru Fajri dalam orasinya.

Sikap kecewa FBR terhadap Greenpeace juga tergambar dari puluhan spanduk yang ditempel di depan kantor Greenpeace.

Beberapa spanduk bertuliskan 'Ente Kurang Ajar, Gua Hajar’, ‘Greenpeace Jangan Injak Kedaulatan Jakarta', 'Greenpeace Jangan Jelek-Jelekin Bangsa Gue', 'Ini Kampung Ane, Ente Harus Hormati', 'Greenpeace Harus Tahu Aturan', atau 'Usir Greenpeace Dari Negeri Ini'.

Usai berorasi, perwakilan FBR pun akhirnya diterima berdialog dengan perwakilan serta Kuasa Hukum Greenpeace Indonesa. Dalam pertemuan itu, Greenpeace Indonesia akhirnya sepakat untuk melaporkan keberadaannya ke Kantor Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta.

“Kami akan datang ke Kesbangpol DKI Jakarta untuk mengkoordinasikan hasil pertemuan ini. Kami ini hanya lembaga independen yang berusaha menjaga kualitas lingkungan di Indonesia,” kata Iki Dulagin, Kuasa Hukum Greenpeace Indonesia. (Sumber : www.berita8.com)

komentar (2)

12.25

DPR Dukung FBR Kritisi Greenpeace

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani menilai positif tuntutan Forum Betawi Rempug (FBR) meminta Greenpeace dibubarkan. Alasannya, Greenpeace sudah menyalahi peraturan perundangan-undangan karena tidak medaftarkan diri organisasinya ke Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta.

“SAYA kira FBR perlu didukung karena tujuannya memang baik,” kata Ahmad kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/7/2011).

Menurut politisi PPP ini, apapun motif Greenpeace di Indonesia, wajib punya izin dari pemerintah Indonesia dan pemerintah DKI Jakarta. Bagaimana kalau Greenpeace menolak desakan FBR? “Kan ada penegakan hukum kalau dia menolak, ya panggil saja kalau tidak mau patuh,” kata Ahmad Yani.

Sementara anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz dan Suprawito yang menerima perwakilan FBR menyambut baik tuntutan tersebut. “Pada prinsipnya kami tidak setuju ada pihak yang melanggar hukum. Kami juga akan mendesak Pemprov DKI untuk mengevaluasi LSM Greenpeace. Kalau memang tidak membawa kemaslahatan bagi bangsa, sebaiknya ditindak saja,” kata Abdul.

Terkait pembentukan Pansus LSM ilegal Greenpeace, Abdul berjanji akan membawa usulan itu ke pimpinan Dewan untuk dibahas. “Segera kami akan menyampaikan usulan ini ke fraksi-fraksi untuk selanjutnya disampaikan ke pimpinan,” ujar Abdul.

Sebelumnya, sekitar tiga ratus massa Forum Betawi Rempug (FBR) menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/7/2011). FBR mengecam kehadiran LSM asing Greenpeace di Jakarta yang dinilai ilegal dan keukeuh tidak mau mendaftarkan organisasinya ke Kesbangpol Pemprov DKI. Dalam orasinya, Koordinator Aksi FBR Ibrahim menegaskan, Greenpeace sebagai LSM asing wajib tunduk pada aturan di Jakarta.

“Kami meminta DPRD agar mendesak pemerintah Jakarta membubarkan Greenpeace. Mereka ini pihak asing yang mengangkangi kedaulatan Indonesia,” tegas Ibrahim.

Apalagi, lanjut dia, Greenpeace terkesan menjadi kaki tangan asing karena tidak pernah mengganggu perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. “Greenpeace tidak pernah berani mengutak-atik Freeport dan Newmont yang jelas-jelas sangat merusak lingkungan,” tambah Ibrahim.

Karenanya, FBR meminta DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) LSM ilegal Greenpeace guna mengusut dan menguak kepentingan LSM yang bermarkas di Belanda itu. FBR juga mendesak Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi semua kegiatan Greenpeace termasuk menghentikan semua operasional Greenpeace di Jakarta. (Sumber : Jakarta Fokus)

14.02

Pengukuhan 200 Tim SAR FBR

Sekjen Forum Betawi Rem-pug (FBR) Provinsi DKJ Jakarta H Andi Azhar menyerahkan plakat cinderamata kepada Wakil Walikota Jaksel H Anas Efendi disaksikan Ketua MPR RI H Taufik Kiemas. H Nahrawi Ramli sesepuh warga Manggarai Bukit Duri Jaksel, kemarin.

Pada kesempatan itu mengukuhkan 200 anggota tim peduli bencana banjir dan penanganan korban musibah kebakaran di Jakarta masa bhakti tahun 2010-2015. serta penyerahan sejumlah piala tetap serta pemenang juara umum lomba lomba dayung yang diikuti lima wilayah DKI Jakarta. "Penyerahan plakat ini merupakan bentuk rasa memiliki wilayah Jakarta untuk menanggulangi bencana bersama. Pak Wakil Walikota Anas Efendi sebagai penguasa

Jaksel diberikan kehormatan ini." kata H Andi Azhar yang dilanjutkan memberikan rompi Satgas pengawas kebersihan Kali Ciliwung. Sementara itu Wakil Walikota Jaksel Anas Efendi mengatakan agar seluruh komponen warga masyarakat Betawi yang telah lama bermukim di Jakarta dapat menjaga dan ikut peduli lingkungan Kali Ciliwung.

Sehingga seluruh sisi kali terjaga kebersihannya, karena banyak warga yang bertempat tinggal di sana. "Bila kita menjaga sisi kali maka kita mendapatkan suasana nyaman dan indah bagi kita semua." ujarnya. Penataan kali saat ini banyak kendala, karena kasani warga masih kurang. Untuk itu. katanya, mulai saal ini seluruh komponen masyarakat ikut serta peduli akan kebersihan pada sisi kali

komentar (16)

11.52

Pembentukan Sarbeni Rampug

Guna membantu menanggulangi bencana alam di Jakarta dan sekitarnya, kepedulian ditunjukkan Forum Betawi Rempug (FBR) dengan membentuk Sarbeni (Satuan Relawan Bencana Betawi) Rempug.

Pengukuhan Sarbeni Rempug yang diselenggarakan di kawasan Bukit Duri Pangkalan Bambu Gardu 0241 Manggarai ini dikarenakan rasa kepedulian FBR Sejabodetabek selama ini kepada kawasan bantaran kali Ciliwung dan daerah lainnya di Jabodetabek yang sangat rentan terhadap musibah banjir dan bencana lainnya.

Dengan adanya Sarbeni Rempug ini kami siap untuk membantu dan peduli dengan warga yang kebanjiran dan tertimpa musibah, terutama warga yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Ciliwung. Kita akan bahu-membahu dan bergotong royong dalam membangun bangsa ini," ujar Ketua Sarbeni Rempug, Ahmad Ferli Syahadat, kemarin.

Acara itu sekaligus mengukuhkan Ahmad Ferli Syahadat sebagai Ketua Sarbeni Rempug, dimana dalam pengukuhan itu, dihadiri Ketua MPR Taufik Kemas dan Wakil Walikota Jakarta Selatan, Anas Efendi.

Dalam pengukuhan itu, juga digelar lomba dayung di Sungai Ciliwung yang diikuti puluhan anggota FBR se-Jabotabek dan Tagana dengan garis Start dari Pasar Minggu dan Finish di Manggarai guna mempererat tali persaudaraan di antara organisasi tersebut.

15.45

Pahlawan Nasional Betawi

Untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), ratusan massa yang tergabung dalam Forum Betawi Rempug (FBR) menggelar tabur bunga dan doa bersama di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Selasa (10/11). Mereka juga mengusulkan kepada pemerintah agar dua tokoh Betawi yang telah gugur itu diangkat sebagai pahlawan nasional. Mereka adalah almarhum H Abdul Manaf bin Abdul Djabar dan almarhum H Darip bin H Kadni.

Dengan tajuk "Haul dan Tabligh Akbar Memperingati Hari Pahlawan" ratusan massa FBR dari berbagai penjuru di ibu kota ini, sejak pagi memang telah memenuhi TPU Karet Bivak. Mereka berkumpul di sana untuk melakukan tabur bunga, mengenang jasa para pahlawan yang gugur di medan tempur, termasuk dari etnis Betawi.

Acara ini juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Muhayat. Pelaksanaan tabur bunga dan doa bersama ini berlangsung khidmat.

Ketua Umum FBR, KH Lutfi Hakim el-Muhir, mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi dari warga Betawi dalam menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang dengan ikhlas. "Banyak hal yang patut kita contoh dari para pahlawan. Diantaranya adalah berjuang demi bangsa dan negara dengan penuh keikhlasan tanpa mengharap imbalan apapun," ujar Lutfi.

Massa FBR menginginkan agar almarhum H Abdul Manaf bin Abdul Djabar dan almarhum H Darip bin H Kadni diberikan gelar pahlawan nasional. Seperti dikatakan Rusdi, anggota FBR yang juga kerabat dari almarhum KH Abdul Manaf, bahwa Abdul Manaf merupakan sosok yang banyak membantu pergerakan MH Thamrin di Perkoempoelan Kaoem Betawi. "Bahkan beliau sempat menyembunyikan ayahanda Gus Dur yakni KH Wahid Hasyim dari kejaran penjajah," terangnya.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, dirinya pun telah berupaya agar para pahlawan dari etnis Betawi ini diberikan gelar sebagai pahlawan nasional. "Saya terus berupaya agar para pahlawan Betawi dapat diberikan gelar sebagai pahlawan nasional," ujarnya. Namun karena kurangnya dokumentasi terkait figur-figur yang diusulkan itu, akan menyulitkan proses usulan agar menjadi pahlawan nasional.

Rahmi, salah seorang putri pahlawan Ismail Marzuki mengatakan, dirinya sangat terharu dengan kegiatan yang diadakan oleh FBR. Selanjutnya ia juga berharap agar kegiatan ini dapat dilakukan sebagai kegiatan rutin tahunan. "Atas nama keluarga, saya mengucapkan terima kasih dan saya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat dilakukan rutin setiap tahun," tutur Rahmi.

Sejauh ini, beberapa tokoh Betawi yang telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional diantaranya adalah MH Thamrin yang namanya juga diabadikan sebagai nama salah satu jalan di ibu kota. Kemudian Ismail Marzuki yang merupakan seorang komponis, serta KH Noer Ali yang ada di Ujung Harapan Bekasi. Sementara tokoh yang cukup mashur di kalangan masyarakat Betawi lainnya adalah H Entong Gendut yang berasal dari condet selain H Abdul Manaf dan H Darip.